Jumat, 11 Februari 2011
SIKAP-SIKAP UNTUK MEMPERTAHANKAN KEBUDAYAAN INDONESIA YANG BANYAK DIKLAIM
Untuk mempertahankan kebudayaan Indonesia sikap yang harus dilakukan adalah dengan mengembangkan kebudayaan tersebut, melestarikannya agar tidak dimakan oleh zaman yang semakin canggih, dan mengetahui serta memahami bagaimana cara menghargai kebudayaan-kebudayaan tersebut yang sudah dipertahankan oleh nenek moyang kita sampai saat ini. Jelas saja negara lain mengklaim kebudayaan kita termasuk kebudayaan mereka juga, jika kita tidak memperhatikan kebudayaan kita sendiri. Kita hanya bisa marah saja ketika kebudayaan kita diklaim negara lain, padahal kita tidak pernah menghargai kebudayaan kita.
Itulah yang membuat saya sadar kenapa kebudayaan kita diklaim negara lain. Sebagai generasi muda, marilah kita sama-sama mempertahankan, melestarikan serta mengembangkan kebudayaan-kebudayaan kita agar kebudayaan-kebudayaan kita tidak lagi diklaim negara lain dan juga kebudayaan kita bisa diakui oleh seluruh dunia. Contohnya adalah batik yang sudah mendapatkan hak paten bahwa batik merupakan kebudayaan asli Indoensia. Semoga kita bisa sadar dengan zaman yang semakin maju ini.
Minggu, 26 Desember 2010
pertentangan pertentangan sosial dan integrasi masyarakat
Pertentangan- Pertentangan Sosial & Integrasi Masyarakat
kita melihat dari arti Kepentingan itu sendiri menurut saya merupakan hak/kebebasan kita sebagai individu untuk melakukan sesuai dengan keinginan kita dan jika kita merasa terpenuhi kepentingan itu kita merasa puas dan jika kepentingan itu tidak terpenuhi bisa berakibat masalah bagi individu yang lain, itu pengertian kepentingan menurut saya. Setiap individau itu berhak memiliki rasa aman demi kepentingan di dalam hidupnya. Namun individu juga harus memiliki perlindungan diri karena itu juga akan menimbulkan rasa aman bagi diri kita. Contoh dari kepentingan untuk mendapatkan rasa aman dan perlindungan diri yaitu dengan adanya Hak Asasi Manusia, hak asasi manusia berdasarkan beberapa pengertian adalah hak – hak pokok yang bersifat universal, jadi setiap manusia di dunia memiliki HAM dan tidak dapat dipisahkan dari pribadi siapapun dari manpun dan kapanpun manusia itu berada. Jadi kita sebagai individu berhak mendapatkan perlindungan diri beerupa hak untuk bebas demi mencapai rasa aman.
kepentingan individu untuk memperoleh kemerdekaan diri
sama seperti yang kita ulas di atas tadi bahwa kepentingan itu pasti dimiliki oleh setiap individu. Dan kepentingan setiap manusia itu harus terpenuhi demi terciptanya rasa aman. Dalam materi ini, kepentingan individu untuk memperoleh kemerdekaan diri itu dapat berupa hak kebebasan, contohnya kebebasan untuk memeluk agamanya dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya, kebebasan untuk menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya, kebebasan untuk memilih pendidikan dan pengajaran, dan berhak untuk kembali, hak atas kemerdekaan berserikat, hak untuk berkumpul dan mengeluarkan pendapat.
STUDI KASUS
INTEGRASI MASYARAKAT
Pada saat ini integrasi sangat bias dirasakan di kasus seorang ibu yang mengeluh perawatan sebuah rumah sakit di sebuah email kepada teman-temannya dan dituntut oleh pihak rumah sakit tersebut dengan tuntutan pencemaran nama baik dan ibu tersebut harus membayar sejumlah uang akibat tuntutan tersebut. Para masyarakat melihat kasus ini merupakan sesuatu yang tidak adil dalam hokum di masyarakat dan masyarakat dari seluruh indonesia berintegrasi agar dapat membantu ibu tersebut yang menjadi kekejaman ketidak adilan hokum.
Para masyarakat berintegarsi mengumpulkan uang dan hasilnya lebih dari cukup.
Dan pada masa orde baru pun masyarakat seluruh Indonesia berintegrasi agar masa orde baru diturunkan. Dengan masyarakat berintegrasi maka behasil lah keinginan rakyat agar lepas dari pemerintahan orde baru.
hubungan timbal balik antara desa dan kota
Interaksi wilayah (Spatial Interaction) adalah hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antara dua wilayah atau lebih, yang dapat melahirkan gejala, kenampakkan dan permasalahan baru, secara langsung maupun tidak langsung, sebagai contoh antara kota dan desa.
Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa interaksi antar wilayah memiliki tiga prinsip pokok sebagai berikut :
1. Hubungan timbal – balik terjadi antara dua wilayah atau lebih
2. Hubungan timbal balik mengakibatkan proses pengerakan yaitu :
* Pergerakan manusia (Mobilitas Penduduk)
* Pergerakan informasi atau gagasan, misalnya : informasi IPTEK, kondisi suatu wilayah
* Pergerakan materi / benda, misalnya distribusi bahan pangan, pakaian, bahan bangunan dan sebagainya
3. Hubungan timbal balik menimbulkan gejala, kenampakkan dan permasalahan baru yang bersifat positif dan negatif, sebagai contoh :
* kota menjadi sasaran urbanisasi
* terjadinya perkawinan antar suku dengan budaya yang berbeda
Jumat, 03 Desember 2010
peran orang tua terhadap anak
penuh dan sempurna …
terjerumus ini … tidak lama kemudian anaknya pulang, … kemudian tanpa di suruh dan diperintahkan apa-apa oleh ibunya … tiba-tiba dia ingin terbebas dari kecanduan narkotika (jenis putau) … Dengan keinginan yang tulus, akhirnya anak tersebut sembuh secara total bahkan melaksanakan shalat yang wajib !!
Kamis, 25 November 2010
Perkawinan campuran telah merambah ke-seluruh pelosok Tanah Air dan kelas masyarakat. Globalisasi informasi, ekonomi, pendidikan, dan transportasi telah menggugurkan stigma bahwa kawin campur adalah perkawinan antara ekspatriat kaya dan orang Indonesia. Menurut survey yang dilakukan oleh Mixed Couple Club, jalur perkenalan yang membawa pasangan berbeda kewarganegaraan menikah antara lain adalah perkenalan melalui internet, kemudian bekas teman kerja/bisnis, berkenalan saat berlibur, bekas teman sekolah/kuliah, dan sahabat pena. Perkawinan campur juga terjadi pada tenaga kerja Indonesia dengan tenaga kerja dari negara lain. Dengan banyak terjadinya perkawinan campur di Indonesia sudah seharusnya perlindungan hukum dalam perkawinan campuran ini diakomodir dengan baik dalam perundang-undangan di indonesia. Dalam perundang-undangan di Indonesia, perkawinan campuran didefinisikan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 57 : ”yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”. Selama hampir setengah abad pengaturan kewarganegaraan dalam perkawinan campuran antara warga negara indonesia dengan warga negara asing, mengacu pada UU Kewarganegaraan No.62 Tahun 1958. Seiring berjalannya waktu UU ini dinilai tidak sanggup lagi mengakomodir kepentingan para pihak dalam perkawinan campuran, terutama perlindungan untuk istri dan anak. Menurut teori hukum perdata internasional, untuk menentukan status anak dan hubungan antara anak dan orang tua, perlu dilihat dahulu perkawinan orang tuanya sebagai persoalan pendahuluan, apakah perkawinan orang tuanya sah sehingga anak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya, atau perkawinan tersebut tidak sah, sehingga anak dianggap sebagai anak luar nikah yang hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya. Dalam sistem hukum Indonesia, Prof. Sudargo Gautama menyatakan kecondongannya pada sistem hukum dari ayah demi kesatuan hukum dalam keluarga, bahwa semua anak–anak dalam keluarga itu sepanjang mengenai kekuasaan tertentu orang tua terhadap anak mereka (ouderlijke macht) tunduk pada hukum yang sama. Kecondongan ini sesuai dengan prinsip dalam UU Kewarganegaraan No. 62 tahun 1958. Kecondongan pada sistem hukum ayah demi kesatuan hukum, memiliki tujuan yang baik yaitu kesatuan dalam keluarga, namun dalam hal kewarganegaraan ibu berbeda dari ayah, lalu terjadi perpecahan dalam perkawinan tersebut maka akan sulit bagi ibu untuk mengasuh dan membesarkan anak-anaknya yang berbeda kewarganegaraan, terutama bila anak-anak tersebut masih dibawah umur. Barulah pada 11 Juli 2006, DPR mengesahkan Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru. Lahirnya undang-undang ini disambut gembira oleh sekelompok kaum ibu yang menikah dengan warga negara asing, walaupun pro dan kontra masih saja timbul, namun secara garis besar Undang-undang baru yang memperbolehkan dwi kewarganegaraan terbatas ini sudah memberikan pencerahan baru dalam mengatasi persoalan-persoalan yang lahir dari perkawinan campuran. Persoalan yang rentan dan sering timbul dalam perkawinan campuran adalah masalah kewarganegaraan anak. UU kewarganegaraan yang lama menganut prinsip kewarganegaraan tunggal, sehingga anak yang lahir dari perkawinan campuran hanya bisa memiliki satu kewarganegaraan, yang dalam UU tersebut ditentukan bahwa yang harus diikuti adalah kewarganegaraan ayahnya. Pengaturan ini menimbulkan persoalan apabila di kemudian hari perkawinan orang tua pecah, tentu ibu akan kesulitan mendapat pengasuhan anaknya yang warga negara asing. Dengan lahirnya UU Kewarganegaraan yang baru, sangat menarik untuk dikaji bagaimana pengaruh lahirnya UU ini terhadap status hukum anak dari perkawinan campuran. Definisi anak dalam pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah : “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Dalam hukum perdata, diketahui bahwa manusia memiliki status sebagai subjek hukum sejak ia dilahirkan. Pasal 2 KUHP memberi pengecualian bahwa anak yang masih dalam kandungan dapat menjadi subjek hukum apabila ada kepentingan yang menghendaki dan dilahirkan dalam keadaan hidup. Manusia sebagai subjek hukum berarti manusia memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Namun tidak berarti semua manusia cakap bertindak dalam lalu lintas hukum. Orang-orang yang tidak memiliki kewenangan atau kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum diwakili oleh orang lain. Dengan demikian anak dapat dikategorikan sebagai subjek hukum yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Seseorang yang tidak cakap karena belum dewasa diwakili oleh orang tua atau walinya dalam melakukan perbuatan hukum. Anak yang lahir dari perkawinan campuran memiliki kemungkinan bahwa ayah ibunya memiliki kewarganegaraan yang berbeda sehingga tunduk pada dua yurisdiksi hukum yang berbeda. Berdasarkan UU Kewarganegaraan yang lama, anak hanya mengikuti kewarganegaraan ayahnya, namun berdasarkan UU Kewarganegaraan yang baru anak akan memiliki dua kewarganegaraan. Menarik untuk dikaji karena dengan kewarganegaraan ganda tersebut, maka anak akan tunduk pada dua yurisdiksi hukum. Bila dikaji dari segi hukum perdata internasional, kewarganegaraan ganda juga memiliki potensi masalah, misalnya dalam hal penentuan status personal yang didasarkan pada asas nasionalitas, maka seorang anak berarti akan tunduk pada ketentuan negara nasionalnya. Bila ketentuan antara hukum negara yang satu dengan yang lain tidak bertentangan maka tidak ada masalah, namun bagaimana bila ada pertentangan antara hukum negara yang satu dengan yang lain, lalu pengaturan status personal anak itu akan mengikuti kaidah negara yang mana. Lalu bagaimana bila ketentuan yang satu melanggar asas ketertiban umum pada ketentuan negara yang lain. Sebagai contoh adalah dalam hal perkawinan, menurut hukum Indonesia, terdapat syarat materil dan formil yang perlu dipenuhi. Ketika seorang anak yang belum berusia 18 tahun hendak menikah maka harus memuhi kedua syarat tersebut. Syarat materil harus mengikuti hukum Indonesia sedangkan syarat formil mengikuti hukum tempat perkawinan dilangsungkan. Misalkan anak tersebut hendak menikahi pamannya sendiri (hubungan darah garis lurus ke atas), berdasarkan syarat materiil hukum Indonesia hal tersebut dilarang (pasal 8 UU No. 1 tahun 1974), namun berdasarkan hukum dari negara pemberi kewarganegaraan yang lain, hal tersebut diizinkan, lalu ketentuan mana yang harus diikutinya. kasus status kewarganegaraan orang yang lahir dlm perkawinan campuran
peranan pemuda dalam masyarakat
Senin, 11 Oktober 2010
alkulturasi
1. Teori Analisis Kebudayaan Kebudayaan Implisit
Kebuyaan implicit bermakna kebuyaan immaterial yang bentuknya tidak tampak sebagai benda namun tersirat dalam nilai/norma budaya masyarakat, misalnya bahasa. Teori ini mengacu pada beberapa asumsi antara lain:
1. Kebudayaan mempengaruhi skema kognitif
Frake (1968) mengemukakan bahwa manusia mempunyai wilayah skema kognitif sendiri. Dengan ini manusia kemudian menetapkan strategi berpikir dan bertindak yang dipengaruhi oleh system kognitif etnografi.
2. Kebudayaan mempengaruhi organisasi tujuan dan strategi tindakan
3. Kebudayaan mempengaruhi pengorganisasian skema interaksi
4. Kebudayaan mempengaruhi proses komunikasi
2. Teori Analisis Interaksi Antarbudaya
Teori ini didasarkan pada proses komunikasi antar manusia dengan latar kebudayaan yang berbeda. Adapun proses pendekatannya melalui Pendekatan Jaringan Metateoritikal mengacu pada pengertian nilai-nilai kebudayaan suatu masyarakat sangat menentukan otonomi individu, ketergantungan individu dengan orang lain.
3. Teori Pertukaran
Teori ini dikembangkan oleh Thibaut dan Kelley (Liliweri, 1991). Teori ini mengatakan hubungan antarpribadi bisa diteruskan dan dihentikan disebabkan oleh adanya dinamika perkembangan hubungan antarpribadi. Selain itu factor tingkat pengalaman berupa tingkat motivasi dan sasaran individu juga turut mempengaruhi.
4. Teori Pengurangan tingkat ketidakpastian
Berger (1982) mengemukakan salah satu fungsi dari komunikasi adalah sebagai media untuk mengurangi ketidakpastian antara komunikator dan komunikan.
5. Teori Determinasi Teknologi
Teori ini mengungkapkan suatu peradaban modern merupakan hasil dari suatu penemuan teknologi baru yang mempengaruhi pola suatu kebudayaan.
6. Face-Negotiation Theory.
Teori yang dipublikasikan Stella Ting-Toomey ini membantu menjelaskan perbedaan –perbedaan budaya dalam merespon konflik. Ting-Toomey berasumsi bahwa orang-orang dalam setiap budaya akan selalu negotiating face. Istilah itu adalah metaphor citra diri publik, cara kita menginginkan orang lain melihat dan memperlakukan diri kita. Face work merujuk pada pesan verbal dan non verbal yang membantu menjaga dan menyimpan rasa malu (face loss), dan menegakkan muka terhormat. Identitas kita dapat selalu dipertanyakan, dan kecemasan dan ketidakpastian yang digerakkan oleh konflik yang membuat kita tidak berdaya/harus terima. Postulat teori ini adalah face work orang-orang dari budaya individu akan berbeda dengan budaya kolektivis. Ketika face work adalah berbeda, gaya penangan konflik juga beragam.
7. Teori Pengelolaan Kecemasan/Ketidakpastian
Teori yang di publikasikan William Gudykunst ini memfokuskan pada perbedaan budaya pada kelompok dan orang asing. Ia berniat bahwa teorinya dapat digunakan pada segala situasi dimana terdapat perbedaan diantara keraguan dan ketakutan.
Ia menggunakan istilah komunikasi efektif kepada proses-proses meminimalisir ketidakmengertian. Penulis lain menggunakan istilah accuracy, fidelity, understanding untuk hal yang sama.
Gudykunst menyakini bahwa kecemasan dan ketidakpastian adalah dasar penyebab dari kegagalan komunikasi pada situasi antar kelompok. Terdapat dua penyebab dari mis-interpretasi yang berhubungan erat, kemudian melihat itu sebagai perbedaan pada ketidakpastian yang bersifat kognitif dan kecemasan yang bersifat afeksi- suatu emosi
BAB II. PEMBAHASAN
2.1 Masalah yang dihadapi negara dalam proses Akulturasi dan Inkulturasi Budaya
Arus globalisasi telah menimbulkan pengaruh terhadap perkembangan budaya bangsa Indonesia. Derasnya arus informasi dan telekomunikasi menimbulkan kecenderungan yang mengarah pada memudarnya nilai-nilai pelestarian budaya. Perkembangan 3T (Transportasi, Telekomunikasi, dan Teknologi) mengkibatkan berkurangnya keinginan untuk melestarikan budaya negeri sendiri. Budaya Indonesia yang dulunya ramah-tamah, gotong royong dan sopan berganti dengan budaya barat, misalnya pergaulan bebas.
Indonesia merupakan salah satu bangsa yang mempunyai nilai-nilai budaya dasar yang sangat kental dan tersebar di seluruh Indonesia. Salah satu dampak dari proses Akultutasi dan Inkulturasi budaya yang paling dirasakan adalah bergesernya nilai-nilai budaya lokal ke arah budaya barat.
Hal lain yang menjadi masalah bagi negara dalam proses Akultuasi dan Inkulturasi adalah rendahnya pemahaman dalam pemakaian bahasa indonesia yang baik dan benar (bahasa juga salah satu budaya bangsa). Sudah lazim di Indonesia untuk menyebut orang kedua tunggal dengan Bapak, Ibu, Pak, Bu, Saudara, Anda dibandingkan dengan kau atau kamu sebagai pertimbangan nilai rasa.
Saat ini ada kecenderungan di kalangan anak muda yang lebih suka menggunakan bahasa Indonesia dialek Jakarta seperti penyebutan kata gue (saya) dan lu (kamu). Selain itu kita sering dengar anak muda mengunakan bahasa Indonesia dengan dicampur-campur bahasa inggris seperti OK, No problem dan Yes’. Fenomena ini merupakan dampak dari arus iformasi yang tersalurkan melalui media TV, Surat Kabar, Internet dan sebagainya.
Gaya berpakaian remaja Indonesia yang dulunya menjunjung tinggi norma kesopanan telah berubah kearah barat. Ada kecenderungan bagi remaja memakai pakaian minim dan ketat yang memamerkan bagian tubuh tertentu. Budaya ini diadopsi dari film-film maupun berbagai media lainnya yang ditransformasikan barat ke dalam masyarakat Indonesia.
2.2 Peran Agama dalam menyikapi proses Akulturasi dan Akulturasi Budaya Bangsa
Agama memiliki makna sebagai ajaran yang membebaskan dan memberikan pencerahan (enlightenment) kepada umat manusia. Posisi agama dalam kehidupan tidaklah statis dan konstan. Kadang ia disanjung, dihormati, dan dibela. Tapi ia terkadang juga dicurigai, dicaci dan kalau perlu dimusnahkan.
Agama hadir dalam rangka merespon masalah/sesuatu yang menyimpang dalam masyarakat. Dalam menghadapi arus globalisasi budaya, perlu adanya penguatan religiusitas/pemahaman nilai-nilai keagamaan. Agama memiliki “tanggung jawab sosial” (global responsibility) untuk menyelesaikan pelbagai problematika yang terjadi ditengah masyarakat multikultural seperti Indonesia.
Agama dalam hal ini memiliki peranan menanamkan nilai-nilai ajaran yang mengacu pada tatanan sosial dengan berpegang teguh pada nilai-nilai luhur kebudayaan. Agama dan budaya harus saling sinkron dalam menanamkan nilai-nilai kehidupan masyarakat. Sehingga pergeseran budaya yang terjadi kini dapat terminimalisir dengan adanya pemahaman dan penerapan nilai-nilai agama.
2.3 Harapan dari adanya proses Akulturasi dan Akulturasi
Budaya Bangsa
Proses Akulturasi dan Inkulturasi ditengah arus globalisasi saai ini adalah yang wahar terjadi. Saling mempengaruhi adalah gejala yang wajar dalam interaksi antar masyarakat. Dalam hal ini media memiliki perananan penting untuk menstransformasikan pesan-pesan budaya. Fenomena ini tentu saja membawa dampak pada masuknya nilai-nilai budaya asing kedalam masyarakat.
Sebenarnya proses Akulturasi dan Inkulturasi adalah sesuatu yang harus disikapi dengan bijak. Banyak arus informasi budaya asing yang membawa inovasi pada budaya lokal yang seharusnya tanpa menghilangkan nilai-nilai budaya lokal. Contoh kecil, pementasan tari atau acara sejenis lainnya, kini dapat lebih bergairah dengan sajian teknologi modern.
Namun tidak dapat dipungkiri, fenomena masuknya budaya asing juga telah banyak menggeser nilai-nilai budaya lokal masyarakat. Masalahnya sekarang adalah tinggal bagaimana kita menyikapinya. Salah satunya adalah dengan memainkan peranan agama melalui penanaman nilai-nilai agama sebagai acuan tatanan hidup yang baik. Perlu ada sinkronisasi nilai-nilai budaya dengan nilai-nilai agama sehingga penerapan budaya dapat tercermin dengan cara-cara yang benar.